Oleh Al Chaidar
(KOMPAS edisi Sabtu 7 Mei 1994)
SEMENJAK munculnya konsep baru negara-kebangsaan (nation-state) pada masa awal pasca kolonialisme, banyak pesimisme yang berkembang di kalangan para pengamat negara-negara yang baru lahir tersebut. Pesimisme mereka terutama para ilmuwan poiitik dan antropolog, didasarkan pada kenyataan bahwa negara kebangsaan dibangun hanya atas satu semangat yaitu semangat untuk merdeka dari penjajah (bangsa-bangsa maju/Barat). Semangat ini diasumsikan tidak mampu bertahan lama untuk menopang tetap tegaknya negara bangsa tersebut karena proses kemajuan zaman akan menggerogoti semangat tersebut. Dalam era Perang Dingin, yang merupakan masa political blocking yang dialami negara-kebangsaan setelah lepas dari kolonialisme, banyak tawaran menggiurkan dari kubu liberal dengan "program pembangunan" yang dikenal dengan istilah modernisasi telah mempengaruhi kesadaran masyarakat dan rakyat di negara baru yang terdiri dari banyak lapisan horizontal dan vertikal. Tawaran yang sempat mempengaruhi kesadaran rakyat ini pada akhirnya berakibat semangatpersatuan (raison d'etre) yang dulu menjadi sendi dasar pembentuk negara-kebangsaan tersebut menjadi pudar. Ini konsekuensi dari anggota masyarakat negara-kebangsaan
yang sadar bahwa pembangunan (modernisasi) merupakan pembaharuan sosial dan kemajuan material yang amat diinginkan serta diperjuangkan dengan kuat.
Semangat mengejar ketertinggalan telah membuat banyak pemimpin negara kebangsaan alpa mengingatkan masyarakat bahwa semua tujuan yang diinginkan dan diperjuangkan itu sangat tergantung dari kemampuan mereka bersatu dalam masyarakat politik yang leih besar, bebas dan lebih kuat. Kini setelah negara-negara kebangsaan berumur sekitar setengah abad, semangat persatuan yang memudar itu semakin kentara dimakan oleh kepentingan dan perbedaan yang tak lagi terjembatani. Kepentingan dan perbedaan itu bisa diekspresikan oleh denyut politik rakyat yang makin memperoleh kesadaran lain dalam melihat realitas. Di mana-mana terjadi kesenjangan sosial ekonomi, aksi mogok buruh yang meningkat, bangkitnya romantisme demonstrasi yang digelar ekonomi dan kecemburuan sosial, keberanian rakyat kecil (lumpen political group) menentang alat-alat kekuasaan negara yang dianggap mewakili kepentingan pihak-pihak tertentu yang lebih diuntungkan ketimbang rakyat, dan matarantai separatisme kedaerahan yang sering muncul secara tidak terduga dan konstan. Denyut politik ini merupakan ekses dari gagalnya tujuan politik masyarakat untuk membangun masyarakat politik yang bebas, kuat dan besar yang secara langsung memperkuat sendi-sendi tradisi politik yang demokratis.
Negara kebangsaan
Clifford Geertz (1963) menyebutkan bahwa suatu negara dibangun atas persamaan nasib. Sedangkan bangsa adalah sekelompok besar orang yang punya keinginan
untuk bersatu karena punya banyak persamaan sejarah. Sebuah bangsa di dalamnya terdiri dari berbagai macam kelompok primordial (etnis, ras, agama) dengan budayanya masing-masing. Kenyataan ini memperkuat persepsi bangsa yang memiliki kesetiaan primordial (primordial sentiments) untuk menghadapi kelompok lain di luar bangsa tersebut yang disebut sebagai common enemy (bangsa-bangsa penjajah).
Namun ketika menjadi negara baru, musuh bersama yang dulunya dihadapi dengan semangat patriotisme yang tinggi kini menghilang dan mulai secara perlahan-lahan mengumpulkan perbedaan di antara sesama bangsa. Negara kebangsaan yang baru lahir dari sisa-sisa kerangka pemerintahan kolonial, diletakkan di atas suatu jaringan halus penuh rasa cinta campur permusuhan dan bagaimanapun harus mengubahnya
menjadi satu bagian dari politik modern. Penempatan kesadaran politik modern di atas masyarakat yang sebagian besar belum menjalani proses modernisasi memang enderung membangkitkan gairah politik yang secara bersamaan masyarakat juga masih mendasarkan diri pada ikatan-ikatan primordial-pengakuan terhadap kewenangan yang sah masih lebih besar di arahkan pada kesukuan, daerah, sekte dan sebagainya - daripada terhadap pusat kekuasaan yang berkembang cepat dan tak terpisahkan dari masyarakat.
Proses penciptaan politik perebutkan dan menciptakan kekuatan baru mengerikan dan yang harus dihadapi. Konflik-konflik baru muneul bersamaan dengan berkembangnya masyarakat yang didorong oleh semangat pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Konflik yang semula bersumber dari perbedaan persepsi yang terdapat dalam masing-masng kelompok primordial mengarah pada kristalisasi perbedaan persepsi seeara politis yang jika intensitasnya tinggi berakibat terjadinya disintegrasi atau pada
derajat tertentu adalah ketidakstabilan politik yang semakin parah.
Sumber ketidakstabilan politik di negara-negara berkembang yang nota-bene dengan negara kebangsaan adalah kesetiaan-kesetiaan primordial yang digunakan sebagai gerakan politik. Seperti yang disinyalir oleh Menhankam Edi Sudrajat bahwa perbedaan-perbedaan etnis dan pandangan yang sempit akan ajaran agama
dapat menjerumuskan orang ke dalam rendahnya perasaan kebangsaan. Kelompok primordial adalah kelompok dasar setiap budaya yang tidak mungkin untuk dihilangkan. Intensitas dan nilai rasanya bisa direduksi hinga ke tingkat yang paling rendah, namun sama sekali tidak bisa dihilangkan. Ini sudah merupakan "hukum alam" dalam ilmu sosial.
Dalam perjalanan sejarah bangsa kita di Indonesia, ketika bangsa ini hendak meneapai titik kulminasi terlepas dari penjajahan, semua kelompok primordial bergabung dalam satu perjuangan dengan menepis banyak perbedaan di antara mereka. Akan tetapi setelah kulminasi itu terlewatkan, mulailah bangsa ini mempersoalkan alokasi kekuasaan yang tidak merata. Geertz menyebutkan adanya salah satu pola umum yang menandai timpangnya alokasi kekuasaan ini ialah adanya suatu kelompok dominan dan kelompok sentral - seringkali dalam arti geografis di samping dalam arti politis - yang
berhadapan dengan beberapa kelompok menengah yang agak menentang seperti fenomena Jawa lawan luar-Jawa. Realitas ini lebih dari sekadar klise-klise sosiologis yang banyak diulas oleh banyak pengamat.
Kelompok primordial dan kelompok politik
Negara-negara kebangsaan, seperti halnya dengan Indonesia, umumnya mudah menjurus pada ketimpangan-ketimpangan serius akibat ikatan-ikatan primordial. Ikatan primordial yang dimaksudkan, seperti yang dijelaskan oleh Geertz, adalah perasaan yang lahir dari yang "yang dianggap ada" dalam kehidupan sosial sebagian besar dari hubungan langsung dan hubungan keluarga, tapi juga meliputi keanggotaan dari lingkungan keagamaan tertentu, bahasa tertentu, atau dialek tertentu serta kebiasaan-kebiasaan sosial tertentu yang kesemuanya memiliki kekuatan yang meyakinkan.
Beberapa waktu lalu, Presiden Soeharto berkali-kali menyampaikan ungkapan keprihatinannya atas munculnya kecenderungan beberapa kelompok tertentu yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Kelompok primordial yang berkepentingan dalam delik ideologis adalah kelompok agama. Kalau kelompok primordial etnis atau kedaerahan
mempertajam adanya konflik karena secara geografis negara kebangsaan tidak bersambungan, maka kelompok primordial agama bisa melewati batas geografis ini.
Tujuan pembangunan politik yang semula adalah untuk: meneiptakan adanya integrasi, mengarah kepada integrasi se- muyang lebih mirip agregasi. Bukannya berusaha menghilangkan perbedaan, dan tetap potensial untuk konflik politik.
Apalagi sulitlah dipisahkan antara kelompok primordial dan kelompok politik, yang apabila sempat muncul ke permukaan sebagai konflik (baikl fisik maupun non-fisik), tidak. gampang diselesaikan. Sulit dicari jalan keluarnya, sulit diharap adanya konsensus dari suasana seperti ini. Belum lagi terdapat akumulasi kekeewaan di kalangan rakyat seperti; kecemburuan sosial, kurangnya jaminan negara atas keselamatan masyarakat yang diliputi rasa takut akan kriminalitasi yang berkembang, ketidakpuasan ekonomi dari kasus-kasus unjuk rasa buruh, ketidakpuasan psikologis atas persoalan politik di tingkat elite yang diselesaikan pemerintah dengan setengah hati, dan lain- lain. Inilah
tantangan yang harus kita hadapi sebagai bangsa, yang ingin mempertahankan persatuan dan kesatuan.
* Al Chaidar, mahasiswa Antropologi FISIP-UI, ketua Lingkaran
Studi Creative Minority, Depok.
